TANGGUNG JAWAB JABATAN NOTARIS
SANKSI TERHADAP NOTARIS ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN TERKAIT DENGAN PEMBUATAN AKTA
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA CONTRA LETTER SEBAGAI AKTA OTENTIK
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENEMPATAN DAN ATAU PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI
WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KEPASTIAN HUKUM AKTA TANAH NOTARIS
KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER PADA AKTA NOTARIS
KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA PENYIMPANAN SURAT WASIAT OLOGRAFIS
TANGGUNG JAWAB SEORANG NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK SECARA PROFORMA
TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI BUKTI YANG OTENTIK
WEWENANG NOTARIS YANG BUKAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN
TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
TANGGUNGGUGAT NOTARIS SELAKU PPAT DALAM SENGKETA PERDATA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA
KEKUATAN BUKTI AKTA NOTARIS YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK ASLINYA (IN ORIGINALI)
TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TANGGUNGGUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM
PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK MEMBATALKAN AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN
WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN
HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA (Tinjauan Terhadap Pasal 146 HIR jo Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 54, Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004)
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI NOTARIS
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA CACAT YURIDIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN HAK INGKAR
AKTA PPAT SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN ANTARA BANK DAN DEBITURNYA
FUNGSI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PARA PIHAK (PARTIJ AKTA)
PENGATURAN DAN KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KERJASAMA ATAS DASAR UNSUR PENIPUAN
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG NOTARIS DALAM LEGALISASI DAN WAARMERKING
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENGELUARKAN GROSSE AKTA
NOTARIS DAN KLIEN : SEBUAH STUDI SOSIOLOGI TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG GUGAT NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA
PENGATURAN KEDEWASAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PPAT
KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1996
PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN OLEH NOTARIS DENGAN BLANKO BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PEMBATALAN AKTA PARTAI MENGENAI PERJANJIAN
SANKSI PERDATA DAN ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DENGAN AKTA NOTARIS
AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI MUKA PENGADILAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU NO.21 TAHUN 1997 juncto UU NO.20 Tahun 2000) DIKAITKAN DENGAN INDEPENDENSI TUGAS PPAT-NOTARIS SABAGAI PEJABAT UMUM
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI
KEWENANGAN DAN TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN RISALAH LELANG
WEWENANG DAN TANGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
PEREKEMBANGAN PENGATURAN DAN FUNGSI PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA
FUNGSI AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
PERAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN AKTA ADOPSI ANAK
PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM
TANGGUNG GUGAT NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK
TANGGUNG JAWAB NOTARIES SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUATNYA
PENETAPAN HONORARIUM TERENDAH JASA NOTARIS
AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH
PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI SUATU TRANSAKSI DITINJAU DARI HUKUM PAJAK
FUNGSI KODE ETIK NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM TUGAS JABATANNYA
PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM MELAKUKAN TUGAS PENGAWASAN NOTARIS
Konsep kedewasaan berkenaan dengan keabsahan akta ppat
KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BISNIS
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS
AKIBAT HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG CACAT HUKUM
TINJAUAN TENTANG PPAT KHUSUSNYA MENGENAI TANGGUNG JAWAB PROFESI PPAT DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
PAJAK YANG TERUTANG ATAS OBYEK PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN AKTA PPAT
TANGGUNG GUGAT PEJABAT LELANG DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG
AKIBAT HUKUM AKTA ADOPSI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
KEWENANGAN MENGADILI ATAS PEMBATALAN AKTA PPAT SEBAGAI AKTA PEJABAT PUBLIK
Hibah wasiat yang dilakukan dengan akta notaris menurut hukum adat Bali
NOTARIS SELAKU PPAT DALAM PERAN SERTANYA MEMUNGUT PAJAK BPHTB BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
TUGAS PENGADILAN NEGERI DAN NOTARIS DALAM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA
50. KEDUDUKAN GROSSE AKTA NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
STATUS BADAN HUKUM DAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN ALKHAIRIYAH (Tabun 1895)
KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH
KEKUATAN BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN UNTUK WAKTU TIDAK TERBATAS
PENERAPAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH PT. PLN (PERSERO) DALAM MENJALANKAN BISNIS KETENAGALISTRIKAN
FUNGSI NOTARIS DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH
EKSISTENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM KAITANNYA DENGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN
PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG OLEH NOTARIS
PAJAK PENGHASILAN FINAL DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
SISMINBAKUM SEBAGAI SARANA PEMBANTU KINERJA NOTARIS DAN KEABSAHAN DOKUMEN YANG DIHASILKANNYA
PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI DENGAN OBYEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
PEMANFAATAN TANAH STATUS HAK GUNA BANGUNAN UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER (BOOT)
BATAS WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERANAN NOTARIS DALAM JUAL BELI RUMAH PERUM PERUMNAS YANG MASIH DALAM IKATAN KREDIT
KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
PRINSIP HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN PENANGANNYA DALAM AKTA NOTARIS
KLAUSULAPENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
SISTEM SELF ASSESSMENT SEBAGAI SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SURAT KUASA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DI LINGKUNGAN PERBANKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
KARAKTERISTIK SURAT KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN FIDUSIA
ASPEK KONTRAKTUAL PELEPASAN RUMAH DINAS SEBAGAI ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEWAJIBAN PPAT DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN
PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG YANG BELUM DEWASA
KLAUSULA KUASA MUTLAK DALAM PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
SURAT KETERANGAN WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNYA
ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PRODUK BANCASSURANCE
STATUS HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK BEKU OPERASI DENGAN MANTAN KARYAWANNYA BERKAITAN DENGAN PINJAMAN BELUM JATUH TEMPO
HIBAH HARTA ASAL BERDASAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO.3586.K/Pdt/1985 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PT. BENIH INTI SUBUR INTANI (BISI) DI KABUPATEN KEDIRI
PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN : Studi di Perum Pegadaian Surabaya
BARANG DAGANGAN SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
PERAN PPAT DALAM MENINGKATKAN PPH DAN BPHTB ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
STATUS TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PT. SEMEN PADANG YANG BERDIRI DI ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUMATERA BARAT
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999
KUASA MENJUAL SEBAGAI SARANA EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN MENURUT UU NO. 4/1996
JAMINAN FIDUSIA PADA BPR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH
120. YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PEMUNGUT ROYALTI DI INDONESIA
PENGATURAN KUASA MENJUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
PENGGEMAR
